Beranda Artikel Opini Reduksi Korupsi Lewat Sejarah

Reduksi Korupsi Lewat Sejarah

368
0
BERBAGI

“Kurang cerdas dapat diperbaiki dengan belajar,
Kurang cakap dapat dihilangkan dengan pengalaman. Namun tidak jujur itu sulit diperbaiki…(Moh. Hatta)”

Beberapa waktu lalu, publik dihebohkan dengan berita yang kerap menghiasi layar kaca yakni kasus korupsi. Seperti yang diberitakan tindakan ini dilakukan oleh beberapa anggota dewan di salah satu kota di Pulau Jawa. Kali ini nampak berbeda sekaligus memalukan, karena tindakan korupsinya dilakukan secara “berjamaah”, hal ini semakin menampakkan dekadensi moral yang melanda para wakil rakyat. Disatu sisi tindakan ini menjadi pukulan telak bagi kalangan pihak penyelenggara negara, sementara disisi lain meninggalkan luka mendalam di benak masyarakat yang selama ini telah berharap banyak kepada wakil-wakil rakyat untuk menyampaikan aspirasi dan keinginannya. Tragedi ini tentu semakin meyakinkan kita bahwa cita-cita dan harapan di era reformasi yang lahirnya ditandai dengan jatuhnya rezim orde baru semakin menjauh dan semakin sulit untuk digapai.

Terlepas dari hal ini, tentu sebagai manusia yang berpikir, kita akan bertanya-tanya, mengapa sampai hari ini perilaku korupsi masih merajalela di kalangan masyarakat, terutama di kalangan legislatif? Menurut laporan resmi Lembaga Indonesia Corruption Watch (ICW) yang penulis peroleh dari situs Kompas.com, menyebutkan bahwa pada semester 1 tahun 2018 tercatat penegak hukum telah melakukan penindakan sebanyak 139 kasus korupsi dengan 351 orang telah ditetapkan sebagai tersangka.

Dari beragam bentuk dan pelaku dari kasus korupsi itu kebanyakan dilakukan oleh kalangan pejabat dan pemerintah daerah, termasuk kalangan anggota dewan. Laporan ini sekaligus menambah keyakinan kita bahwa tindakan “biadab” yang merugikan banyak orang ini dalam bahasa klasik masih menjadi bahaya laten di Indonesia.

Bila melihat kembali fenomena korupsi yang melanda negeri ini, menurut Peter Carey, salah seorang sejarawan Inggris yang banyak meneliti tentang sejarah indonesia utamanya perjalanan hidup Pangeran Diponegoro, bahwa sesungguhnya tindakan korupsi telah lama menghantui tanah air, jauh sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk, terutama di masa pemerintahan kerajaan-kerajaan tradisional. Dari hasil penelitiannya, Carey juga menyebutkan bahwa korupsi menjadi pemicu utama dalam Perang Jawa (1825-1830), bahkan Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC) sebuah kongsi dagang Belanda yang memulai karir penguasaanya secara resmi di wilayah Hindia Belanda (Nusantara) sejak tahun 1602, akhirnya runtuh disebabkan juga oleh perilaku korupsi para pegawainya di tahun 1799 M.

Melihat yang terakhir dari kenyataan sejarah ini, tentu kita dapat membandingkan, bahwa jika VOC yang telah berkiprah selama kurang lebih 200 tahun di hampir seluruh wilayah Nusantara dan akhirnya mengalami keruntuhan akibat tindakan korupsi para pegawainya, lantas bagaimana dengan nasib ke depan dari negara-bangsa kita, yakni Indonesia yang umurnya bahkan belum mencapai setengah dari umur kongsi dagang itu kalau saja perilaku ini masih terus-terusan terjadi?.

Kesadaran sejarah sebagai alternatif
Perbaikan menyeluruh dari berbagai bidang tentu sangat diharapkan oleh kita semua. Ajakan (invitation) untuk menjauhi perilaku korupsi, bahkan sampai pada pemberian hukuman yang tegas untuk para pelaku telah lama digaungkan, namun masih tetap saja perilaku ini terjadi di berbagai kalangan masyarakat, khususnya para wakil-wakil rakyat itu.

Menurut hemat penulis, tindakan korupsi di kalangan legislative itu lahir tidak hanya semata-mata karena tuntutan untuk menutupi biaya politik yang tidak sedikit telah dikeluarkan oleh para calon-calon anggota dewan selama masa pemilihan, atau bukan hanya karena “perilaku tidak jujur yang sulit diperbaiki” seperti yang pernah dikemukakan oleh Moh. Hatta. Tetapi bisa jadi ini merupakan implikasi dari kekurangan sistem pemilihan yang diterapkan selama ini oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Kekurangan yang dimaksudkan di sini adalah tidak adanya bentuk penilaian untuk mengukur tingkat pemahaman sejarah, utamanya sejarah nasional bagi para bakal-bakal calon itu, sehingga sejauh mana pemahaman dan pemaknaan akan hakikat, jati diri, dan cita-cita bangsa tidak akan pernah terdeteksi dan diresapi, akibatnya bisa ditebak bahwa perumusan langkah dan kebijakan yang akan dihasilkan selama menjabat relatif bermanfaat bagi kalangannya sendiri ataupun menguntungkan bagi segolongan kelompok dari masyarakat.

Hal ini, semestinya, turut juga diterapkan pada di semua posisi jabatan baik itu di tingkat pegawai, pengurus, pejabat, dan pemerintahan di tataran lokal maupun nasional. Sekali lagi, itu sebabnya tindakan-tindakan yang diambil cenderung melenceng bahkan menjauh dari harapan dan tujuan mulia bangsa selama ini yang pada prinsipnya akan bermuara pada perwujudan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pentingnya pemahaman sejarah telah dikemukakan oleh Bernard Lewis, sejarawan barat di bidang Timur Tengah, dalam pembagian sifat sejarah salah satunya ialah sejarah yang diingat. Maksudnya bahwa sejarah yang diingat sangat berkaitan dengan memori kolektif (collective memory) yang didasarkan pada apa yang diangap bermakna. Makna disini seringkali diperoleh dari proses identifikasi diri dan kelompok dari apa yang dianggap sebagai the other. Olehnya itu sejarah sebagai memori sangat terkait dengan identitas, inilah yang akan menjaga dan merawat persatuan dan kesatuan masyarakat (baca: bangsa) yang mewarisi masa lalu itu.

Olehnya itu, sikap altruisme mustahil akan lahir dari sistem pemilihan yang tidak bertumpu pada kesadaran sejarah, terlebih sejarah bangsa, sejarah masyarakat Indonesia yang lahir dari rangkaian proses perjuangan dan pengorbanan yang berat, rasa persamaan nasib sebagai rakyat jajahan di masa lampau. Itu sebabnya sejarah menjadi posisi pelajaran vital di sekolah-sekolah untuk menanamkan sikap dan rasa cinta tanah air di kalangan pelajar.

Sehubungan dengan itu, sesuai dengan jadwal yang dirilis oleh BKN selaku pelaksana Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun ini, sebentar lagi akan diadakan Tes Kompetensi Dasar (TKD) yang merupakan salah satu tahap dari sistem seleksi CPNS, dari tes itu salah satunya memuat materi sejarah bangsa.

Kalau kemudian sistem seleksi CPNS memasukkan pengetahuan sejarah bangsa sebagai tolak ukur kepantasan yang secara hierarki birokrasi berada dibawah tingkatan legislatif, maka penulis yakin KPU (dan seluruh lembaga pemerintahan) juga bisa menerapkan itu demi kemajuan bangsa Indonesia di masa mendatang.**

Penulis adalah Mahasiswa Magister Ilmu Sejarah FIB Universitas Indonesia

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here