Beranda Artikel Opini Pro Kontra Cantrang

Pro Kontra Cantrang

303
0
BERBAGI

INDONESIA dikenal sebagai negara kepulauan karena memiliki ribuan pulau yang tersebar di seluruh nusantara. Wajar jika luas lautan lebih besar dibandingkan daratan. Hal ini juga membuat masyarakat Indonesia banyak berdomisili di daerah pesisir atau pulau-pulau yang pekerjaannya adalah nelayan penangkap ikan. Hal tersebut tidak bisa dipungkiri bahwa negeri bahari banyak penduduknya yang berdomisili di wilayah pesisir.

Olehnya itu, masyarakat yang memiliki sumber penghasilan adalah menangkap ikan. Namun, para nelayan ini tidak terlepas dengan kelakuan dan rasa ingin hasil tangkapannya banyak. Maka berbagai cara dan metode pun dilakukan sehingga nelayan rela berbuat sesuatu  untuk menghasilkan banyak uang. Seperti halnya dengan penggunaan alat tangkap ikan tidak ramah lingkungan yang dikenal dengan Cantrang. Bahkan Cantrang dianggap dapat merusak sumber daya alam laut sehingga pemerintah melarangnya.

Hal itu diperkuat dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri (permen) Nomor 71 Tahun 2016 tentang jalur penangkapan ikan dan penempatan alat penangkapan ikan. Bahkan ada Permen Nomo 2 tahun 2015 tentang larangan penangkapan ikan pukat hela yang juga disebut trawl. Kini cantrang sudah populer di kalangan nelayan karena dianggap bagus dan banyak menghasilkaan ikan, meski alat tersebut dilarang. Akan tetapi nelayan tetap menggunakannya.

Memang diakui bahwa adanya permen ini yang melarang cantrang sehingga para nelayan melakukan unjuk rasa untuk memprotes kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan karena dianggap tidak memihak kepada rakyat kecil.  Aksi demo ini membuahkan hasil dengan cara menerbitkan Surat Edaran dari Kementerian untuk membolehkan nelayan Jawa Tengah menggunakan Cantrang. Sementara Permen ini lebih tinggi kedudukannya dibanding surat edaran. Hal ini memang aneh di negeri, kenapa bisa surat edaran saja bia menggugurkan Permen yang nyata-nyata permen lebih kuat kedudukan dalam aturan dibandingkan surat edaran. Meski hanya satu orang yang mengeluarkan.

Andaikan ada revisi permen dan didalamnya dikecualikan nelayan Jawa Tengah, itu jauh lebih baik karena sesuai dengan mekanisme aturan. Tapi ini kan aneh dan lucu. Seorang menteri mengeluarkan kebijakan yang berbeda dan bertentangan aturan yang ada. Olehnya itu, nelayan di Jawa Tengah juga tetap menggunakan cantrang sebagai alat tangkap meski itu dilarang, tapi nelayan berpendapat bahwa kenapa hanya di Jawa Tengah dibolehkan sementara di daerah lain dilarang walaupun masih dalam wilayah Indonesia.

Bukan hanya itu yang menjadi sorotan bagi nelayan, tapi  juga karena aparat atau petugas khususnya Dinas Kelautan dan Perikanan Kota/Kabupaten juga dibuat bingung karena kebijakan ini. Nelayan ditangkap karena menggunakan cantrang, sementara di daerah lain ada yang menggunakan, sehingga pemeriksaan pun sangat sulit dilakukan. Sebab nelayan selalu bercermin dengan daerah yang dilegalkan dalam menggunakan cantrang. Hal ini menjadi perdebatan antara petugas di lapangan dengan para nelayan yang ditangkap karana menggunakan alat tangkap yang dilarang itu.

Nah, kalau nelayan ini ditangkap maka pasti menderita karena mau atau tidak terpaksa meninggalkan keluarganya yang butuh makan, sementara dirinya harus berproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Bahkan dendanya mencapai Rp 2 Miliar dan diperjara selama 5 (lima) tahun. Hal ini tentu sangat menderita akibat terjadinya kesalahan dalam mengeluarkan kebijakan. Bukan para petinggi yang merasakan penderitaan tapi rakyat kecil selalu merasakannya.

Olehnya itu, kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan ini perlu ditinjau kembali karean bisa memicu terjadinya konflik di lapangan. Sebab nelayan tidak mau kalah argument dengan aturan yang ada sebab mereka selalu berpatokan kepada Jawa Tengah yang dibolehkan menggunakan alat tangkap Cantrang. Padahal, laiknya sebuah aturan, maka sekali mengeluarkan aturan itu berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia karena rakyat itu sama kedudukannya. Tidak boleh ada pilih kasih dan dianak emaskan, sementara di daerah lain tetap diberlakukan aturan tersebut. Hal ini kan aneh namanya. Jangan kita membuat sekat antara masyarakat terutama yang di pula Jawa dengan di daerah lain.

Sebagai orang nomor satu di Kementerian Kelautan dan Perikanan, sebaiknya meninjau ulang itu permen agar ke depan masyarakat tidak ada  rasa cemburu lagi yang selalu menghantui pikirannya. Sebab petugas di lapangan ingin melakukan pembinaan dalam mengawasi sumber daya kelautan, tapi masyarakat juga tetap dengan pendiriannya menggunakan cantrang, meski alat tersebut dilarang tapi mereka tidak jerah karena adanya cermin dari daerah lain.

Dengan demikian, maka perbaikan permen sangat perlu dilakukan guna menyelamatkan sumber daya laut agar tidak dikuras oleh nelayan dengan alat tangkapnya yang tidak ramah lingkungan. Sebab kalau alat ini beroperasi terus menerus, maka jangan heran jika sumber daya laut akan terjadi over fishing dan masyarakat bisa saja tidak bakalan makan ikan lagi, karena sumber ikannya habis. Padahal, kalau dicegah lebih awal maka kelangsungan sumber daya alam ini bisa bertahan atau berkembang. Semoga !

Penulis adalah Alumni Pascasarjana Manajemen Pesisir dan Teknologi Kelautan (MPTK) Universitas Muslim Indonesia (UMI)  Makassar.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here