Beranda Artikel Opini Pantaskah Koruptor Duduk di Parlemen?

Pantaskah Koruptor Duduk di Parlemen?

308
0
BERBAGI

PESTA demokrasi untuk gubernur, walikota dan bupati telah usai. Akan tetapi calon anggota legislatif baru saja akan dimulai prosesnya yang bakal dipilih juga oleh masyarakat. Tidak salah jika banyak orang yang ingin mendaftar sebagai calon legislatif demi untuk duduk di parlemen. Namun, pencalekan ini tidak semua diakomodir KPU lantaran adanya pro dan kontra terhadap mantan koruptor yang ingin juga mendaftar sebagai caleg.

Pasalnya, mantan koruptor ini dianggap tidak perlu mencalonkan diri karena masih banyak orang yang bersih di negeri ini bisa masuk parlemen. Namun, para mantan koruptor ini tetap ingin mencalonkan diri sehingga memunculkan berbagai tanggapan di tengah masyarakat termasuk kepala negara sudah memberikan argumennya bahwa mantan napi koruptor itu bisa ikut maccaleq. Wajar saja jika terjadi pro dan kontra seputar pencalonan apakah boleh ataukah dilarang. Sebab banyak kalangan menilai bahwa mantan koruptor itu sudah jelas orang pernah melakukan kesalahan. Dimana kesalahannya itu koruptor alias mencuri uang negara sehingga dinilai kurang pas kalau mereka ikut karena dianggap sudah tidak bersih lagi, sementara masih banyak orang yang bersih di negeri ini.

Keinginan KPU untuk menyaring orang-orang bersih duduk di parlemen itu sangat bagus. Sebab banyak anggota dewan yang terlibat korupsi dan tidak sedikit pula yang tertangkap tangan oleh penegak hukum. Wajarlah kalau mantan koruptor itu dilarang sebab jangan sampai teringat kebiasaannya yang pernah dilakukan, maka anggota dewan harus kembali tercoreng oleh ulah aknum yang memang sudah terbiasa dalam pekerjaanya. Olehnya itu, polemik yang terjadi di tengah masyarakat harus segera dihentikan karena ini sebenarnya memalukan. Sebab baru saja mau mendaftar sudah banyak protes dan itu sudah pasti masyarakat tahu bahwa mantan koruptor itu sangat susah untuk dipilih.

Apalagi masyarakat sudah cerdas dalam memilih calon-calon atau wakil rakyat yang akan duduk di parlemen. Sebab kalau mantan koruptor dipilih tentunya sama saja kalau “membiarkan” terjadinya korupsi di negeri ini. Jadi masyarakat tentu tahu dan paham mana yang terbaik maka itulah yang dipilih. Sekarang sudah era keterbukaan sehingga orang tidak bisa lagi besembunyi, karena pasti tertelusur sepak terjangnya kalau sudah masuk calon.

Olehnya itu, kalau memang memiliki jiwa jentelmen maka mantan koruptor itu harus rela untuk tidak mencalonkan diri sebab biar masuk sebagai calon tentu masyarakan berpikir jika ingin memilihnya. Jadi mundurlah karena itu akibat perbuatannya sendiri sehingga harus menanggunya juga. Jangan kita selalu memaksakan kehendak kalau memang sudah terjadi dari pada orang di luar sana terjadi “perang” mulut akibat ulah para koruptor yang memaksakan diri untuk calon.

Kita tidak pelu membuat polemik yang tidak kunjung selesai hanya karena ulah kita. Lebih baik legowo untuk tidak mencalonkan diri dari pada terjadi adu argument yang tiada akhirnya, sehingga orang luar mengetahuinya. Jadi sebagai bangsa Indonesia yang memiliki moral perlu introspeksi diri dan jangan ngotot untuk menjadi calon. Sebab moral kita sudah “rusak” karena telah melakukan tindak pidana korupsi sehingga eksistensinya dipertanyakan masyarakat. Wajarlah kalau terjadi pro dan kontra sehingga keinginan yang tidak bisa ditahan dan mau ikut berkompetisi di tengah masyarakat.

Padahal sudah tahu bahwa dirinya sudah dicap oleh masyarakat sebagai mantan “pencuri” uang negara. Siapa yang memilih kalau kelakuannya sudah salah dan moralnya sudah rusak. Semua orang pasti berfikir untuk memilihnya. Jadi lebih baik mundur dari pada membuang-buang uang negara mencetak kertas pemilih. Maka mundurlah sehingga polemik juga langsung berhenti. Kapan bangsa ini mau bagus kalau masih tetap ada orang-orang yang tidak bersih mengisi parlemen. Padahal kita tahu bahwa orang yang duduk di parlemen itu adalah orang bersih, meski dalam perjalanannya terkesan ada yang melenceng dan melakukan tindakan korupsi akibat silaunya uang dan rayuan oleh orang-orang yang memiliki moral bejad.

Jadi sekarang kita harus berpikir positif dan  tidak perlu memaksakan diri untuk ikut dalam pencalonan anggota legislative. Semua yang ikut dianggap orang bersih sehingga mantan koruptor itu sebaiknya mengalah dan mundur sebagai orang yang memiliki pendidiklan. Sebaba ini menyangkut legaalitas anggta dewan sebagai perwakilan rakyat. Sebab rakyat tidaka mungkin mewakilkan dirinya pada orang yang pernah bersentuhan dengan hukum. Rakyat selalu bersih dan tidak menghendaki wakilnya yang korupsi duduk di dewan.

Mudah-mudahan para mantan napi koruptor ini bisa menyadari dirinya untuk sabar dan tidak memaksakan kehendak untuk ikut dalam pencalonan anggota legislative. Sebab semua sudah pasti dimonitoring oleh masyarakat, sehingga rakyat pasti enggan memilihnya. Jadi percuma membuang-buang waktu dan tenaga dalam melakukan kampanye nantinya kalau masyarakat tetap enggan untuk memilih.  Semoga ini menjadi pelajaran bagi kita semua sehingga orang-orang yang belum tersangkut proses hukum agar menjaga dirinya dan tetap ikut aturan. Jangan mudah tergiur oleh silaunya dunia sehingga kita juga terjerumus pada hal-hal yang dapat merugikan diri sendiri. Semoga !

Penulis adalah Direktur Penerbit Pijar Press, tinggal di Makassar.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here