Beranda Artikel Opini Menguji Kejujuran Penyelenggara Pilkada

Menguji Kejujuran Penyelenggara Pilkada

688
0
BERBAGI

PESTA demokrasi yang dilaksanakan secara serentak 27 Juni 2018 di seluruh Indonesia berjalan dengan lancar. Hal ini menandakan bahwa sistem demokrasi di tanah air sudah berjalan dengan baik. Disamping itu, masyarakat juga sudah pintar dalam memilih calon-calon pemimpinnya. Pilkada serentak khususnya di Sulsel dimana pemilihan gubernur dan wakil gubernur, walikota dan bupati. Khusus Kota Makassar juga memilih pemimpinnya lima tahun ke depan, namun lawannya berupa Kolom Kosong yang menjadi pesaingnya sehingga masyarakat pun dibuat berpikir mana yang dipilih.

Memang diakui bahwa hak pilih masyarakat Sulsel dan khususnya Kota Makassar sudah menyalurkan aspirasinya pada pilihannya sehingga ini menjadi keputusan bagi rakyat. Adapun yang menang itu merupakan kemenangan rakyat karena rakyat yang memilih. Olehnya itu, pilwalkot yang berlangsung aman dan lancar ini mencerminkan bahwa masyarakat Kota Makassar sudah semakin cerdas dalam menyalurkan suaranya. Meski lawannya adalah Kolom Kosong, tapi masyarakat tetap antusias mengunjungi Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang sudah disediakan.

Antusiasnya masyarakat ini membuat petugas TPS juga bersemangat melayani warga tanpa ada rasa capek. Seiring dengan berjalannya waktu maka perhitungan cepat juga berjalan dengan baik. Namun, semua orang tidak menyangka bahwa khsusus di Kota Makassar Kolom Kosong dianggap sebagai pemenang, sehingga masyarakat ada yang bersyukur dan ada pula yang “Sakit Kepala” lantaran jagoannya kalah.

Kemenangan kolom kosong ini banyak masyarakat merasa bersyukur lantaran dari awal kolom kosong selalu disosialisasikan di tengah masyarakat. Ada beberapa pendapat masyarakat bahwa saat ini rakyat sudah cerdas dalam menentukan pilihannya sehingga tidak perlu diragukan lagi. Mungkin ini cara lain untuk menunggu pemilihan kembali karena apabila kolom kosong yang menang maka dilakukan pilkada ulang setahun kemudian. Hal ini berarti bahwa banyak calon lagi yang akan bertarung untuk memprebutkan kursi nomor satu di Kota Makassar.

Meski kita tahu bahwa Quick Count itu belumlah final sebab yang menentapkan dan sahnya suara adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU) sehingga masyarakat juga tetap menunggu hasil akhir dari pilkada ini. Walaupun tetap menunggu namun hasil Quick Count tetap dipercaya masyarakat karena sudah lama dipercaya dan menjadi barometer penetapan hasil pilkada yang ditetapkan nantinya KPU. Meski tetap ada perbedaan tapi itu tidak jauh beda dan yang menang tetap menjadi pemenangnya.

Olehnya itu, sebagai penyelenggara pilkada di Kota Makassar maka KPU harus menjunjung tinggi kejujuran dalam perhitungan suara karena kapan ada niat untuk berbuat curang berarti masyarakat sudah mengetahuinya. Sebab quict count selama ini dipercaya masyarakat, menjadi patokan bagi rakyat. Kalau hasil berbeda itu berarti harus dipertanyakan sebab selama ini perhitungan cepat selalu dipakai di tanah air, mulai dari pilkada bupati, gubernur dan pemilihan presiden sekalipun quict count selalu menjadi barometer. Jadi kejujuran dalam perhitungan surat suara yang masuk harus tetap dijalankan, tidak boleh ada “permainan” di dalamnya sehingga masyarakat juga puas dan penyelenggara pilkada mendapat acungan jempol.

Akan tetapi kalau suaranya berbeda dan menjadi terbalik di mana yang kalah menjadi pemenangnya maka itu perlu dipertanyakan. Apalagi sekarang suhu politik semakin memanas dan bisa memakai segala macam cara untuk meraih kemenangan. Kita tidak boleh mencederai pesta demokrasi yang sudah berjalan dengan baik hanya karena keegohan atau adanya “Sogokan” dari seseorang sehingga bisa berubah semuanya. Hal ini tidak dikehendaki oleh masyarakat karena ia sudah cerdas dan ikut mengawal hasil pilkada ini baik itu walikota maupun gubernur.

Olehnya itu, sebagai penyelenggara pilkada  maka kejujuran menjadi modal yang paling besar dalam menjalankan tugas. Tidak perlu ragu dan takut dalam menjalankan sebuah kejujuran. Memang diakui  bahwa kejujuran itu pasti banyak godaan dan tantagannya, sebab semua orang berkepentingan dalam “merubah” sebuah kebenaran menjadi tidak benar. Nah, kalau ini terjadi maka Sulsel sebagai daerah yang masih kental dengan budaya “Siri na Pesse” ini tidak bisa dinodai hanya dengan sebuah persekongkolan dalam mengambil sebuah keputusan yang keliru.

Masyarakat selalu mempercayai penyelenggara pilkada itu orang-orang pilihan dan tetap menjunjung sebuah kejujuran. Apapun resikonya mereka tetap menanggungnya, sehingga tidak perlu diragukan. Siapapun yang sudah menjadi pemenang maka tidak akan berubah lagi. Jadi pilkada yang berlangsung ini sudah pertanda bahwa daerah ini semakin maju dalam berdemokrasi. Begitu pula dengan gubernur yang terpilih, maka lawan-lawan politiknya sudah mengakui kekalahan sehingga ini menjadi cerminan bahwa orang-orang yang ikut dalam pilkada itu terbukti memiliki intelektual yang tinggi dan cerdas dan mau mengakui kekalahan.

Jadi ini merupakan cerminan bahwa yang ikut pesta demokrasi di Sulsel merupakan orang-orang pilihan yang patut dibanggakan. Mungkin kali ini belum terpilih, tapi di lain waktu mungkin dia lagi terpilih. Semoga pesta demokrasi yang sudah lewat ini bisa menjadi pencerahan bagi kita semua untuk memulai babak baru dalam pembangunan di daearh ini. Semoga yang terpilih dapat menjadi panutan dan bisa membawa daerah ini jauh lebih baik lagi. Sedangkan yang kalah harus mengakui kekalahannya. Semoga !

Penulis adalah Ketua Umum Ikatan Penulis Indonesia Makassar (IPIM) Sulsel

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here